29 C
Majene
Rabu, 14 November 2018

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 68A/KEP/KIP/VII/2015 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 02/KEP/KIP/II/2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi  Di Komisi Informasi Pusat. Maka pada tanggal 1 Agustus 2018 dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Rektorat Unsulbar di Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa, S.H., M.H, Talamung, Lutang Majene, Prov. Sulawesi Barat.

Sebagai upaya untuk mewuijudkan sistem pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik, PPID Unsulbar diberikan tanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik lingkup Unsulbar. Sistem pelayanan informasi dan dokumentasi dilakukan melalui sistem pelayan informasi terpadu scara langsung dan melalui media, baik media cetak maupun media online.

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, menyimpan, pelayanan informasi publik serta pendokumentasian seluruh informasi publik yang meliputi:

  1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  3. Informasi yang terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik; dan
  4. Termasuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  5. Serta peraturan yang berlaku lainnya sebagaimana ketentuan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

“Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi kebutuhan informasi di bidang pendidikan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 

  1. Meningkatkan fasilitas dan pengolahan layanan informasi publik;
  2. Meningkatkan kualitas layanan informasi yang profesional, transparan, dan akuntabel;
  3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membuka komunikasi yang baik demi terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas.
X